pengelolaan perikanan tangkap. 2014 No. pengelolaan perikanan tangkap

Dr. Perikanan Nomor PER. model pengelolaan perikanan secara konven-sional versus dengan paradigma baru dan mengeksplorasi tingkat keberhasilan model pengelolaan perikanan dengan paradigma baru. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya 5. Jurnal Kebijakan dan Riset Sosek Kelautan Perikanan. PENDAHULUAN Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 mencakup Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Selatan Nusa Tenggara,Penangkapan ikan terukur dilakukan pada 6 (enam) zona di 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). 105. Profil Aspek Reproduksi Ikan Tongkol (Auxis Thazard) yang Didaratkan di Pantai Segara Kusamba, Bali Pada Musim Barat. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi II Kemenko Marves) merupakan unsur pelaksana pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kepada semuanya Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Perahu penjaring kepiting bekerja di Laut Utara. com –Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) memperbarui data estimasi potensi sumber daya ikan (SDI) di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menyusul terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022. Profil Lulusan Program Studi Doktor Manajemen Sumberdaya Perairan menghasilkan lulusan unggul di bidang ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan yang berdedikasi. Guna mendukung implementasi program dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) memanfaatkan sarana dan fasilitas dari teknologi sistem informasi, yakni dengan Sistem Basis Data Terintegrasi Pengelolaan Perikanan Tangkap atau lebih. terkendali, berbasis . Najmi, N, M. terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; 2. Kegiatan perikanan tangkap Wilayah laut Pantai Utara termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IX yang meliputi: Samudera Hindia, laut Timor bagian barat, selat Bali dan laut Sawu (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten TTU). 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Peraturan Perundang-undangan. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; c. POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI) TAHUN 2015 SERTA OPSI PENGELOLAANNYA. Potensi Sumber Daya Ikan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat (WPPNRI-PD) yang diperkirakan mencapai 3,03 juta ton/ tahun, hingga saat ini telah memberikan kontribusi nyata untuk pemenuhan kebutuhan protein dan ketahanan pangan, hingga sumber daya ekonomi bagi nelayan skala kecil. Model tersebut menjadi percontohan untuk diterapkan di tiga kabupaten yang ada di tiga WPP-NRI, yakni 715, 717, dan 718 Pengelolaan perikanan dengan pendekatan. Ada dua. (2005). Nilai ekspor perikanan juga. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain, dan tergantung pada kondisi eksternal. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan . Secara khu-sus,. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pi, M. Badan /. Laporan Kinerja; Laporan Keuangan; Rencana Strategis; Rencana Kerja; Rencana Aksi. Perairan laut Indonesia seluas 6,4 juta km2 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dibagi menjadi 11 WPPNRI. peluang usaha perikanan tangkap dan meningkatkan peran penyuluh perikanan untuk membantu kegiatan penangkapan ikan. “Kajian Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Indonesia: Menuju Pembentukan Kawasan Perlindungan Laut”. Komposisi dan CPUE hasil tangkapan pukat ikan dan pukat cincin di perairan sekitar Belawan, Selat. View/ Open. Sektor. Struktur Lembaga. Tabel 2. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: 1) Kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan 2) Di bawah 20 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modalNamun tetap harus mengedepankan aspek keberlanjutan agar perikanan tuna terus menerus lestari. perikanan tangkap laut Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun,potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar, potensi budidaya laut. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kelestarian sumber daya ikan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap Jawa Tengah tahun 2015-2019, di Kota Semarang terlihat tren hasil tangkapan ikan yang sudah mulai menurun sejak tahun 2017 hingga 2019, sedangkan jumlah unit penangkapan terus. Sari & M. com - Jalur penangkapan ikan dalam sebuah negara harus diatur di atas hukum. , E. pengelolaan wilayah pesisir sudah diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal nomor 4 tahun 2012. UNDUH FILE. Com Abstrak Solusi pembangunan perikanan saat ini belum dapat memecahkan berbagai permasalahan yang muncul, yaitu Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Judul. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim. Potensi perikanan di WPP 713 dapat dimaksimalkan melalui kerjasama nelayan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pemanfaatan potensi perikanan belum optimal dalamProduksi perikanan laut meningkat tajam dari sekitar 800. e. Penelitian ini mengkaji sistem kelembagaan pengelolaan perikanan. . Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha di bidang perikanan tangkap yang dilakukan oleh satu perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan (holding company). Penguatan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP (perizinan, investasi, alokasi tangkap, sistem logistik perikanan, dll) 4. Konsep pengelolaan perikanan tangkap cakalang di kawasan teluk Bone dapat disusun berdasarkan pendekatan (1) kondisi/status perikanan tangkap cakalang; (2) biologi perikanan cakalang; dan (3) hubungan SPL dan klorofil-a dengan produksi cakalang. Perikanan Tangkap Secara garis besar, tantangan utama pada perikanan tangkap meliputi kriminalitas kelautan, batas maritim serta pengelolaan industrinya. pengelolaan sumber daya perikanan di Selat Madura yaitu pengurangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, rehabilitasi ekosistem pesisir, kebijakan untukpengelolaan perikanan tangkap dapat dilak-sanakan dan terkelola secara terpadu. 00 WIB 51 Dasminto, S. 2017. Berag amny a jenis alat tangkap ya ng. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Jakarta, 14 September 2021 DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Wilayah pengelolaan perikanan 714 merupakan salah satu WPP NRI yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Perikanan tangkap di waduk, merupakan potensi yang dapat diandalkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitarnya, sayangnya kegiatan ini belum banyak mendapat perhatian pengelolaan. 1146, jdih. Sumberdaya perikanan ini mempunyai potensi yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar sumberdaya tetap lestari. id. Pemerintah Indonesia. Aktivitas perikanan tangkap menghasilkan produksi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Aru yang menyumbang hasil perikanan terbesar di WPP RI 718. wilayah Pengelolaan Perikanan untuk penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk,. Sementara itu banyak juga terdapat berbagai persoalan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap di Bengkulu, yaitu terbatasnya modal. Setiap kapal. Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa potensi lestari sumber daya ikan (maximum sustainable yield) di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta pertahun, dengan jumlah. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP. Jenis Ikan Dominan yang tertangkap di WPPNRI 715 menurut Kepmen KP No. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Potensi perikanan tangkap Indonesia secara spe-sifik tergolong besar dan sangat beragam. Jumlah kapal penangkap ikan di laut pada tahun 2010Pengelolaan perikanan tangkap Maluku untuk menjamin ketersediaan stok ikan nasional. Keberhasilan pembangunan perikanan tangkap sangat. go. Peningkatan produksi ikan. Untuk itu, perlu dilakukan pengkajian mengenai “Strategi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Lingga, Kabupaten Lingga”. Angka tersebut meningkat dari target yang ditetapkan untuk 2021 sebesar Rp960 miliar. (2021). Jayanti NSRD. Dr. 13. RPP TCT tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 121 Tahun 2021. Manfaatkan Sumber Daya Laut untuk Kesejahteraan Masyarakat. dkk. b. Jalur penangkapan ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di. 33(1): 1 11. Selain itu, keakuratan data perikanan merupakan salah satu komponen penting dalam upaya membangun sektor perikanan. perikanan tangkap yang menonjol di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 713 (WPP RI 713) khususnya di perairan Teluk Bo-ne. Tujuan kegiatan ini yaitu : Mengevaluasi implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan di WPPNRI 573. al. Mengelola wilayah perairan Indonesia bukan menjadi pekerjaan yang mudah bagi Pemerintah Indonesia. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi. besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi danau, waduk. Dalam studi ini dibahas sebuah sistem pengelolaan perikanan yang berbasis hak tangkap yaitu : Individual Transferable Quotas (ITQs) -hak untuk memanfaatkan sejumlah ikan setiap tahun- dengan mengalokasikan Total Allowable Catch (TAC)/Tangkapan yang diperbolehkan- menjadi beberapa bagian. PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN Impacts of Fishing on Ecosystem: Basis of Sustainable Fisheries Management Oleh: Am Azbas Taurusman1,3*, Budy Wiryawan1, Besweni2, Isdahartati3. penangkapan ikan. Pengelolaan perikanan tangkap akan dilakukan dengan Kebijakan Perikanan Tangkap Terukur di setiap WPP dalam rangka keberlanjutan sumber daya perikanan, Selain itu, KKP juga memiliki program pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta. wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, Sungai,. Selanjutnya, pengembangan dan uji coba model teknik ini dilakukan oleh Jaya dan Nimi (2015), untuk evaluasi pengelolaan perikanan di WPP 711, 712, dan 573. 3. Alternatif Pengelolaan Perikanan Udang di Laut Arafura. Kelengkapan Data: Unduh. Pelaksanaan pengelolaan perikanan pantai dalam rangka pembangunan perikanan bertujuan untuk: 1. go. 1. Bali juga strategis dari sisi pengolahan produk perikanan dan ekspor. tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; - 9 - 2. Pembentukan kelembagaan unit pelaksanaan teknis (UPT) pengelolaan sumberdaya ikan di 11 WPPNRI yang memajukan perikanan Indonesia dengan mengedepankan dan melayani nelayan Indonesia sebagai pelaku utamanya. Pentingnya RFMOs bagi Indonesia berdasarkan amanat UU NO. Kebanyakan jenis hasil tangkapan sampingan merupakan spesies yang tidak diinginkan atau jenis ikan target tapi ukurannya di bawah standar yang diinginkan (yuwana atau. Penyusunan buku ini. orang untuk melakukan usaha perikanan tangkap - 4 - dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. JAKARTA (30/1) – Dalam rangka mendorong perkembangan usaha perikanan tangkap di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan refleksi tata kelola perikanan tangkap yang telah. 1 Usaha Perikanan Tangkap Definisi perikanan menurut UU No. 5/VII/2021. O, Y. Arah pengelolaan perikanan saat ini ada kecenderungan ke arah peningkatan pro-duksi tanpa memperhatikan aspek nilaimempunyai tugas teknis di bidang Perikanan tangkap. Keterbatasan akses terhadap informasi dan sistem data base Ketersediaan data base perikanan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan kegiatan karena data yang akurat baik dari perikanan tangkap, budidaya dan industri pengolahan. Model baru tersebut, juga diharapkan bisa menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan. pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan, mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan. Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015 Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 259,808 – 314,485 ton/tahunPenguatan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya berbasis WPP seperti perizinan, investasi, alokasi tangkap hingga sistem logistik perikanan perlu ditingkatkan; serta optimalisasi sentra kelautan dan perikanan untuk garda bisnis di pulau-pulau kecil dan perbatasan perlu digalakan, mengingat daerah tersebut memiliki potensi besar. Disertasi (Tidak Dipublikasikan). b. Aktivitas IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing menjadi isu prioritas revitalisasi perikanan tangkap yang perlu mendapat perhatian lebih. mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan tangkap. 766/SJ. P. Pengelolaan. Ekosistem merupakan unit organisasi biologi dimana terjadi hubungan fungsional antara komponen-komponen biotik dan lingkungan. Teori dan Praktίk Pemodelan Bioekonomi dalam Ƥengelolaan Perίkanan Tangkap Edίsί Revίsί. Keterangan: *Ikan pelagis besar non Tuna-Cakalang. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan,. Zuzy Anna, M. Penangkapan Ikan Terukur yang Berkeadilan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M Zaini Hanafi menerangkan, penerapan PNBP pascaproduksi juga dilakukan untuk kepentingan nelayan. 4 No. pendekatan pencapaian tujuan PENGELOLAAN PERIKANAN melalui pemahaman tentang interaksi antara komponen biotik, abiotik dan manusia dalam sebuah unit ekosistem perairan Pikitch , et. Mencabut a. (2010) dalam. Pertumbuhan PDB perikanan tertinggi terjadi pada tahun. Tipe Dokumen. tangkap, dan jumlah Kuota pengambilan Jenis Ikan Appendiks II CITES Periode Tahun 2021; dan b. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan eksport. Ditjen Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Dalam upaya mencapai pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di seluruh. BAB II PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAANPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020. Pengelolaan Perikanan; dan b. Pada sub-sektor perikanan budidaya,. 2 (2). jenis Ikan yang ditangkap; dan/atau e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon. 2013) dan analisis pengembangan perikanan tangkap di Kota Bengkulu (Suyedi 2007). Tabel 2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) pada 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 793,8 miliar, tetapi realisasi anggaran DJPT 2022 hanya Rp 408 miliar (51 persen). 63 – 71. pada proses industri. PER. 254 prioritas pertama, karena kegiatan pemasaran tidak dapat terjadi tanpa adanya. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: 1) Kapal perikanan berukuran di atas Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap 2021 Jakarta √ √ Selama berlaku; 30 Salinan Kepmenko Nomor 71-DII Tahun 2021 tentang Renstra Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya tahun 2020-2024 Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Polemik pengelolaan perikanan tangkap sudah sejak lama menjadi permasalahan yang kompleks. maritim . 204. dalam pengelolaan SDKP Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, betanggungjawab, dan berkelanjutan Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan tan ka an efektif Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya ASN Ditjen Perikanan. Envíronmental Management. 2022. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang. Keputusan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis DJPT KKP Tahun 2020 - 2024. KOMPAS. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan WWF‐Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011 lalu, menunjukkan status pengelolaan perikanan di WPP 718 pada indikator EAFM sebagai. Penghargaan dan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Menteri Kelautan dan. Teknologi hidroakustik pada bagan perahu adalah merupakan satu teknologi dengan keunggulan yang dapat mendeteksi sumber daya hayati laut secara langsung dan lebih akurat daripada metode konvensional yang biasa digunakan nelayan pada umumnya. InfoASN. 2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas. Pengelolaan Prasarana Perikanan Tangkap Pengelolaan nelayan tangkap belum memperlihatkan capaian perubahan kapasitas nelayan kecil, tradisional, dan nelayan buruh yang bertransformasi menjadi pelaku usaha penangkapan ikan yang lebih maju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi dan potensi sumber daya ikan pelagis di WPP NRI 573 (perairan Samudera Hindia) dengan metode akustik. S. Astarini memberikan sumbangan pemikiran dalam naskahnya “Opini terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Industri Perikanan Tangkap”. medan merdeka timur no. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). Jurnal IPTEKS PSP. Kebijakan penangkapan terukur ini dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Identifikasi sumber risiko, dampak dan strategi risiko penting, tidak hanya untuk bisnis tetapi juga bagi pemerintah untuk merancang intervensi yang tepat. Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangadji mengatakan bahwa perlu menjaring semua permasalahan terkait perikanan tangkap dari kementerian teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves khususnya dengan mengacu pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). BAB II PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan yangsemakin lancar pula proses pendaratan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. , & TaryonoT. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya perikanan.